RINGKASAN PP 50/2012 TENTANG SMK3


PENGERTIAN:
•Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
•Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
•Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN SMK3:
•meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
•mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
•menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

PENERAPAN SMK3:
•Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
•Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
•Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
•Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
•Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
•Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
1.Penetapan kebijakan K3;

Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
•identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
•perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
•peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
•kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
•penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
2.Perencanaan K3;
•Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
1.hasil penelaahan awal;
2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
4.sumber daya yang dimiliki.
3.Pelaksanaan rencana K3;

Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
•Sumber daya manusia harus memiliki:
1.— kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
2.— kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
•Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
1.— organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
2.— anggaran yang memadai;
3.— prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
4.— instruksi kerja.
•Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
•Kegiatan tersebut:
1.Tindakan pengendalian
2.perancangan (design) dan rekayasa;
3.prosedur dan instruksi kerja;
4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
6.produk akhir;
7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
•Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
•Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
•Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
3.Membuat petunjuk K3
4.Membuat prosedur informasi
5.Membuat prosedur pelaporan
6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
•Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
•Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
•Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
•Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
•Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
•Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
•Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
•Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
•Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
1.— terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2.— adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
3.— adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
4.— terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
5.— adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
6.— adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
7.— adanya pelaporan; dan/atau
8.— adanya masukan dari pekerja/buruh.

PENILAIAN PENERAPAN SMK3
•Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
•Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
•Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

AUDIT SMK3 meliputi:
1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4.pengendalian dokumen;
5.pembelian dan pengendalian produk;
6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7.standar pemantauan;
8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9.pengelolaan material dan perpindahannya;
10.pengumpulan dan penggunaan data;
11.pemeriksaan SMK3; dan
12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

PELAPORAN AUDIT

Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

PENGAWASAN SMK3

•Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
•Pengawasan SMK3 meliputi:
1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2.organisasi;
3.sumber daya manusia;
4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
5.keamanan bekerja;
6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
9.tindak lanjut audit.
•Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
•Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
•Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
•Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
•PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

SANKSI ADMINISTRATIF

Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.

Iklan

Potret Pekerja Konstruksi di Indonesia


Sebuah renungan :

Bahwa dibalik gemerlapnya gedung-gedung pencakar langit mewah di Jakarta, seperti apartemen, perkantoran, hotel dan sebagainya, yang nota bene diperuntukkan bagi orang-orang yang secara ekonomi cukup atau bahkan berlebih, ternyata proses pembangunannya melibatkan taruhan nyawa para pekerja konstruksi terampil dengan bayaran rendah dan bersedia diberlakukan secara tidak manusiawi demi menafkahi keluarganya. Sebuah ironi yang luar biasa kontras,….. yang barangkali tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai penjajahan/perbudakan tersembunyi atas bangsa sendiri.

Marilah kita menghargai para pekerja konstruksi secara manusiawi. Tukang, kuli bangunan …….. MEREKA JUGA MANUSIA.

MENTERI PU, MENAKERTRANS DAN KETUA LPJKN TANDA TANGANI PAKTA KOMITMEN K3


menpu1Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Malkan Amin menandatangani Kebijakan dan Pakta Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum hari ini, Kamis (12/2) di Jakarta.

menpu3Turut pula menandatangani Pakta Komitmen K3 yakni para Dirjen dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Irjen PU serta Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.

Dalam kesempatan itu Menteri PU menilai, Keselamatan adalah kebutuhan utama setiap individu dalam menjalankan aktifitas, termasuk dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Oleh sebab itu, Djoko menyebut ”Keselamatan adalah Hakekat kehidupan”. Hasil kajian membuktikan pembangunan konstruksi merupakan salah satu bagian sektor pembangunan yang memiliki risiko tinggi dalam hal keselamatan kerja.

Atas dasar itu, Menteri PU mengajak semua pihak terkait untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap K3 khususnya dilingkup pekerjaan konstruksi. Sebagai bukti dukungannya Menteri PU telah menerbitkan Permen PU No.09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamtaan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

menpu2Menurutnya, permen itu merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka membudayakan K3 di sektor konstrusi Indonesia. Hal itu menunjukkan instansi yang dipimpinya selaku pembina konstruksi memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam mengupayakan secara maksimal K3 dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum

Dalam sambutannya, Djoko meminta kepada segenap jajarannya untuk malaksanakan dan memahami 7 butir kebijakan yang tercantum dalam Pakta Komitmen K3 Departemen PU yang telah ditandatanganinya bersama mitra kerjanya tersebut. 7 butir kebijakan itu antara lain berbunyi:  memastikan SMK3 guna mengurangi, mengeliminasi dan menghindari resiko kecelakaan dan sakit akibat kerja.  

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menakertrans Erman Suparno juga menyerukan akan arti pentingnya K3 dalam dunia jasa konstruksi. Bahkan beliau mengajak kepada pihak-pihak yang kompeten dibidang konstruksi untuk terus menggalahkan dan selalu meningkatkan K3.

”Bicara pekerjaan kita adalah bagian dari pekerja itu sendiri. Jadi bukan dalam arti  yang sesungguhnya tapi bagian dari kerja,” ungkapnya.

Dikatakan, komitmen adalah implementasi dari komitmen itu sendiri agar pihak yang terkait di dalamnya bersama-sama meningkkatkan K3 dalam budaya kerja. Dari sisi ekonomi, ucap Erman K3 merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi kita .   

Menurutnya, dengan diterapkannya budaya K3 maka kasus kejadian kecelakaan kerja dinilai menurun drastis setiap tahunnya. Tahun 2008 tercatat 58 ribu kasus kecelakaan. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya kecelakaan kerja mencapai 120 ribu kasus.  Melihat angka penurunan ini, tegas Erman membuktikan bahwa penerapan K3 dalam proyek konstruksi dipandang sangat penting.

Kebutuhan membangun hubungan industrial , bukan semata-mata dilihat dari besarnya upah pekerja saja, melainkan juga perhatian yang diberikan pemerintah terhadap keselamatan pekerjanya. Hal ini didasarkan kepada Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003 yang dalam butirnya antara lain menyebutkan pemerintah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewuju kesejahteraan tenaga kerja.

Sumber : Pusat Komunikasi Publik Departemen PU 

Operasi Alat Berat Di Dekat Jaringan Listrik


Seringkali di dalam suatu proyek konstruksi, kita bekerja di suatu lingkungan yang banyak jaringan kabel udaranya. Bahkan di dalam area proyek itu sendiri banyak bertebaran kabel-kabel listrik untuk penerangan internal proyek maupun untuk alat-alat (tools) dengan penggerak motor listrik. 

Berikut ini adalah beberapa tips bekerja dengan alat berat di area kerja yang ada jaringan kabel listriknya.

1

2

Pertama kali, cek area kerja mesin (excavator, crane, truck boom) apakah ada jaringan kabel listrik (kabel udara).

3

4

 

 

 

 

 Perhatikan  jarak minimum operasi mesin dari kabel listrik, perhatikan tabel di atas.

5

Bila kontak dengan kabel listrik terlalu membahayakan, gunakan insulator untuk “membungkus” kabel listrik.

 

 

61 Pada umumnya, cara yang paling aman adalah operator mesin tetap berada di dalam kabin, bersikap tenang, tidak panik. Jangan menyentuh apapun dan “ground” pada saat yang sama. Jika tidak, maka arus listrik akan menjadikan anda sebagai perantaranya menuju “ground”, dan ini akan berakibat fatal.

 

 

7
 Apabila memungkinkan, gerakkan mesin menjauh untuk memutuskan kontak dengan kabel listrik
8
Jauhkan orang-orang dari mesin, tetap tinggal di dalam kabin sampai dipastikan bahwa petugas sudah memutuskan arus listrik.
9 Apabila terjadi keadaan darurat (misalnya timbul api) yang memaksa anda harus keluar dari dalam kabin, maka : (a) melompatlah keluar dari mesin (jump clear), (b) kedua kaki bersama-sama menjejak ke tanah, (c) melangkah menjauh dari mesin dengan cara menyeret kaki di tanah (shuffle away).
—-ooOoo– 

Bahaya Di Tempat Kerja


Bahaya di tempat kerja adalah segala sesuatu di tempat kerja dan sekelilingnya yang dapat melukai anda, baik secara fisik maupun mental.

Bahaya terhadap keselamatan adalah yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan luka secara langsung. Contoh : benda-benda panas dan lantai yang licin.Bahan kimia berbahaya adalah gas, uap, cairan, atau debu yang dapat membahayakan tubuh.
Contoh : bahan-bahan pembersih atau pestisida.

Ancaman bahaya lainnya adalah hal-hal berbahaya, yang belum termasuk dalam katagori diatas, yang dapat melukai atau mengakibatkan sakit. Bahaya ini terkadang tidak tampak jelas karena tidak mengakibatkan masalah kesehatan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Contoh : kebisingan, penyakit menular, atau gerakan yang berulang-ulang.

Pekerja tidak dapat dilindungi apabila bahaya yang ada belum diidentifikasi dan dievaluasi. Berbagai metoda untuk melindungi pekerja atau pengendalian bahaya telah diciptakan. Ada tiga jenis pengendalian, yakni :
1.
Pengendalian Teknik
2.
Pengendalian Administratif
3.
Peralatan Pelindung Pekerja
Semua tipe pengendalian ini dapat digunakan secara bersamaan, tapi prioritas harus diberikan kepada pengendalian teknik sebelum metoda pengendalian yang lain diaplikasikan.Pengendalian adminitratif dan peralatan pelindung pekerja sebaiknya tidak diaplikasikan sebelum pengendalian teknik dicoba, atau jika pengendalian teknik tidak mungkin dilakukan. Perlu diingat bahwa yang terbaik untuk melindungi pekerja adalah : KENDALIKAN BAHAYA YANG ADA, BUKAN PEKERJANYA.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA


Animasi DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA   Download

Lagu-lagu kebangsaan (Format MP3, 14.4 MB)     Download

Tips Penggunaan Tangga (Ladder)


Banyak para pekerja konstruksi mengabaikan cara mendirikan tangga kerja yang benar sehingga berpotensi menimbulkan bahaya jatuh, bahkan kadang-kadang juga mengabaikan aspek ergonomisnya.
Berikut ini tips memasang tangga kerja yang benar : (lihat gambar)

1.   Pakailah jenis tangga yang tepat untuk pekerjaan anda

2.   Dirikan tangga dengan perbandingan jarak tumpuan horizontal dan vertikal 1:3 atau 1:4

3.   Pastikan tumpuan bawah dan atas cukup kuat tidak bergerak (tie off)

4.   Bersihkan sepatu anda sebelum memanjat.

5.   Pertahankan 3 titik kontak ketika memanjat, 2 telapak kaki dan 1 tangan, atau 1 telapak kaki dan 2 tangan, setiap waktu.

6.   Jauhkan tangga dari kabel listrik

7.   Jangan bersandar di luar batang tangga

8.   Jangan memegang perkakas/barang di tangan ketika memanjat.

9.   Untuk penyambungan tangga (extension ladder), dimulainya sambungan tangga tidak boleh lebih tinggi dari anak tangga tangga ke-empat, dihitung dari atas.

10. Posisi tumpuan vertikal tidak boleh lebih tinggi dari tangga kedua, dihitung dari atas.

11. Kaki tidak diperbolehkan dalam posisi mengangkangi space antara tangga dengan titik lain di luar tangga.

 
 
 

 

 

VIDEO LADDER SAFETY